Teritis.id, MUARASABAK - Guna mempercepat dan memaksimalkan program pembangunan di setiap wilayah, peran aktif pihak kelurahan dan desa sangat dibutuhkan.
Hal ini juga sesuai dengan arahan Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup. Dirinya mengatakan, Lurah dan Kades se Kabupaten Tanjab Timur diminta untuk tidak berhenti mengusulkan perencanaan program pembangunan di wilayah masing-masing.
Sebab, apa yang sudah tertuang dalam hasil Musrenbang kelurahan atau desa, harus diupayakan agar masuk dalam pengusulan Musrenbang kecamatan.
"Rekan-rekan Lurah dan Kades kiranya jangan mudah puas dengan apa yang sudah diperjuangkan untuk kemajuan wilayahnya. Jika ada pengajuan yang belum terealisasi, jangan mudah pesimis," ucapnya, saat melaksanakan Musrenbang Kecamatan Mendahara, Selasa 14 Februari 2023.
Dirinya juga sangat merasakan apa yang selama ini dialami oleh pemerintah kecamatan, kelurahan hingga desa terkait adanya usulan yang belum bisa direalisasi dengan cepat.
Sebab, semua usulan pembangunan akan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Namun demikian, ketika aspirasi usulan tersebut menjadi prioritas di atas prioritas dengan asas manfaat untuk orang banyak, maka pihak DPRD akan membahas lebih mendalam dengan menyatukan persepsi apa yang menjadi atensi pokok pikiran seluruh anggota DPRD.
"Intinya, bagaimana pun upayanya, akan kita dorong semaksimal mungkin," ujarnya.
Mahrup juga menjelaskan, Musrenbang adalah amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tentang tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah.
Forum ini juga bertujuan untuk mendapat masukan awal dalam perencanaan RKPD tahun 2024 yang selanjutnya menjadi media interaktif yang menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dengan capaian seluruh kebijakan pembangunan menuju Tanjabtim berdaya saing, maju, aman dan harmonis.
Musrenbang sebagai wahana untuk mensinkronisasi pendekatan top down dengan bottom up, yaitu pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis.
"Artinya, kita sebagai wakil rakyat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masing masing fraksi di DPRD," pungkasnya. (hrd)
Social Plugin